Guru Besar Ini Sampaikan Hal Penting Soal Polemik Regulasi Pelabelan BPA, Harus Disimak

sumut.jpnn.com, MEDAN - Pakar Hukum Persaingan Usaha Prof Dr Ningrum Natasya Sirait merespons soal isu pelabelan risiko Bisfenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara itu, isu mengenai bahaya BPA dalam kemasan tersebut masih terjadi pro kontra. Untuk itu, dia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlalu memaksakan regulasi pelabelan BPA tersebut.

“Dari dunia kesehatan sendiri isu ini kan masih pro dan kontra. Jadi, ya jangan itu dipaksakan, menjadi beban kita para konsumen nantinya," ujarnya, Kamis (25/8).

Prof Ningrum juga mempertanyakan soal kepentingan regulasi tersebut. Terlebih lagi, kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang malah memberikan dukungan atas regulasi itu. Padahal, regulasi tersebut masih menjadi pro kontra di kalangan dokter.

"Sebagai pakar hukum bisnis, saya hanya mempertanyakan regulasi pelabelan BPA itu sebenarnya untuk kepentingan siapa?" kata Prof Ningrum.

Dia melihat bahwa regulasi pelabelan BPA ini memiliki unsur persaingan usahanya. Menurutnya, kalau dari segi persaingan usaha, apapun yang occure cost atau yang menimbulkan biaya, tentu akan menjadi beban suatu industri.

"Semua peraturan yang menimbulkan dampak pada meningkatnya biaya produksi seperti pelabelan BPA ini, itu pasti berdampak pada konsumen dan itu perlu menjadi pertimbangan," sebutnya.

Dia juga mempertanyakan apakah BPOM sudah mengukur dampak dari wacana regulasi tersebut. Prof Ningrum menilai kebijakan ini nantinya akan menjadi beban yang harus dihadapi pelaku usaha yang memproduksi produk terkait.