KPK: Penggeledahan Kantor Kementan dan Rumah Dinas Mentan SYL Murni Penegakan Hukum

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri menegaskan bahwa penggeledahan kantor Kementerian Pertanian (Kementan) dan rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), murni penegakan hukum dan tidak ada motif politis.

Ali Fikri memahami bahwa menjelang tahun politik 2024 banyak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah itu dengan motif politis.

"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," kata Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Dia menegaskan bahwa semua hasil kerja KPK akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung apa yang dilakukan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim," ujarnya.

Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan.

Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung.