Walhi Sumut Bongkar Hasil Investigasi Soal PT SMGP Madina, Pemerintah Harus Tau

Selain itu, warga juga mengaku sejak kehadiran perusahaan di kampung mereka produktifitas hasil dari komoditas wilayah kelola masyarakat sangat jauh berkurang. 

Hal ini disebabkan karena meningkatnya suhu dan iklim serta berkurangnya sumber penghidupan yang mereka miliki sejak hadirnya perusahaan. 

Berbagai penolakan terus dilakukan masyarakat dengan adanya aktivitas PT SMGP ini. Namun, karena narasi yang terbangun adalah PT SMGP merupakan proyek strategis nasional dengan pembuktian adanya aktivitas perusahaan yang dikawal oleh aparat TNI dan Polri,  masyarakat sekitar dengan terpaksa ikut skema ganti rugi yang dilakukan oleh PT SMGP. 

"Saat penyusunan Amdal juga ada upaya pemaksaan dengan cara hanya melibatkan beberapa perwakilan masyarakat yang dibayar untuk menyetujui Amdal tersebut. Beberapa tokoh masyarakat difasilitasi untuk pertemuan yang kemudian dipaksa untuk menyetujui dokumen tersebut," ungkap Doni. 

Melihat rentetan peristiwa yang terjadi, Walhi Sumut meminta Menteri ESDM agar menutup PT SMGP. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa bencana Ekologi dan pelanggaran HAM secara berulang. 

"Kami juga minta seluruh organisasi masyarakat sipil serta seluruh elemen dan sektor rakyat lainnya untuk sama-sama menyuarakan tentang kasus kejahatan yang dilakukan terhadap manusia dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT SMGP" pungkasnya. (mcr22/jpnn)