Konflik di Puncak 2000, PT BUK Menilai Informasi dari KPH Kabanjahe Berpotensi Menyesatkan

sumut.jpnn.com, MEDAN - Manajemen PT Bibitunggul Karobiotek (BUK) meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) menindak oknum di Dinas Kehutanan Sumut yang menyebabkan potensi konflik di Puncak 2000, Kabupaten Karo.

Kuasa Hukum PT BUK Rita Wahyuni menyampaikan potensi konflik tersebut terkait adanya oknum di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XV Kabanjahe yang memberikan informasi perihal HGU yang diduga menyesatkan.

"Keterangan menyesatkan KPH XV berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan di Puncak 2000. Maka kami berharap Bapak Gubernur Edy Rahmayadi memberikan sanksi tegas kepada oknum di Dishut itu," kata Rita Wahyuni, Jumat (10/6).

Rita menjelaskan pihaknya menyesalkan sikap dan keterangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Wilayah XV Kabanjahe yang menyebutkan HGU PT BUK No 1 masuk dalam kawasan hutan.

Keterangan tersebut, kata Rita, bahkan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Karo pada 25 April 2022.

"Kami menilai KPH XV telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada berbagai pihak terkait HGU PT BUK di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo," ujarnya.

Dia mengatakan dalam satu kesempatan KPH XV menyatakan sebagian areal HGU PT BUK masuk dalam kawasan hutan. Namun, pada kesempatan lain menyebutkan tidak mengetahui kordinat HGU PT BUK.

"Logikanya, darimana KPH XV tahu bahwa HGU PT BUK masuk kawasan hutan, sedangkan mereka tidak mengetahui kordinatnya," urainya.