Konflik di Puncak 2000, PT BUK Menilai Informasi dari KPH Kabanjahe Berpotensi Menyesatkan

Selain itu, lanjut Rita, keterangan KPH XV terkait proses penyelidikan dan penyidikan di Mapolres Tanah Karo juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terlebih, kata dia keterangan yang diminta oleh pihak kepolisian guna proses penyelidikan dan penyidikan terhadap aksi pengrusakan pagar seng milik PT BUK, di Desa Kacinambun oleh kelompok Simon Ginting yang dibuat dalam bentuk Dumas.

Rita menambahkan, terkait HGU semestinya bukan merupakan wewenang KPH melainkan domainnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Berdasarkan keterangan BPN HGU No 1 milik PT BUK di Desa Kacinambun seluas 89,5 ha tidak berada ataupun beririsan dengan kawasan hutan. Pertanyaan yang muncul, mengapa KPH XV terlalu jauh masuk ke dalam yang bukan domainnya," ujar Rita.

PT BUK menilai sikap KPH tersebut memunculkan dugaan persekongkolan oknum tertentu di KPH XV dengan oknum-oknum yang ingin berbuat kerusuhan di Puncak 2000 Desa kacinambun.

Rita juga menyoal sikap KPH XV yang menerima material pagar milik PT BUK berupa seng dan kayu dari Simon Ginting cs.

Dalam berita acara penitipan barang tertanggal 14 April 2022 tertulis material tersebut berasal dari kawasan hutan Siosar.

"Ini aneh, mengapa KPH XV menerima material pagar milik PT BUK tersebut, sedangkan mereka sama sekali buta terkait areal serta kordinat HGU No 1," pungkasnya.(mar8/jpnn)