Menkopolhukam Mahfud Md Perintahkan Penegak Hukum Usut Transaksi Janggal Terkait Pemilu 2024

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dia mengatakan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus mengusut sumber aliran dana terkait Pemilu 2024 yang menjadi temuan PPATK. Sebab, temuan tersebut rawan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Harus diperiksa baik oleh kejaksaan, KPK atau kepolisian,” kata Mahfud Md usai menemuai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Menkopolhukam menyebut PPATK merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelidiki terkait transaksi yang mencurigakan.

Karena itu, Mahfud mengatakan pengusutan lebih lanjut tersebut sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum sebab data yang diberikan oleh PPATK tidak hanya terperinci, tetapi juga kredibel.

“Saya ketua satgas nasional untuk tindak pidana pencucian uang, saya tahu. Dan kerja-kerja PPATK yang cukup bagus bisa menemukan hal-hal seperti itu (transaksi janggal),” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat pada Semester II 2023.

"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12).