Kejati Sumut Tahan Bendahara UPT Dinas BMBK Gunungsitoli dalam Kasus Korupsi

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menahan TT, Bendahara Pengeluaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Gunungsitoli dalam dugaan kasus korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2022.

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi di Gunungsitoli dengan anggaran Rp 6,4 miliar tahun 2022," kata Yos Tarigan, Selasa (12/12).

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian uang negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumut ditemukan ada kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 2,4 miliar lebih.

"TT memenuhi panggilan dan dilakukan penahanan karena tim penyidik telah memperolah dua alat bukti terkait perkara dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan," ujar Yos.

Dia mengatakan tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 Lebih subsider Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasar 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Terhadap tersangka TT dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Medan," ungkap Yos Tarigan.

Yos menyebut selain TT, Kejati Sumut juga menetapkan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunungsitoli.