KPK Peringatkan Gubernur Edy Rahmayadi, Minta WBK dan WBBM Bukan Sekedar Lips Service

sumut.jpnn.com, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi agar tidak tersandung kasus korupsi.

Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengingat dua Gubernur Sumatera terdahulu yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho, tersandung masalah hukum.

"Pak jangan sampai hattrick," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat acara pencanangan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Medan, Selasa (22/2).

Alexander menyampaikan, dua kasus yang menjerat mantan Gubernur Sumut, Syamsul dan Gatot menjadi pelajaran untuk berbenah. KPK lanjutnya, siap mengawal hal tersebut.

"Saya senang Pemprov Sumut mencanangkan zona integritas. Pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi, masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik. Agar berintegritas juga," jelas Marwata.

Menurutnya, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memerlukan komitmen dari pimpinan.

Komitmen, kata dia harus dilaksanakan bersama oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, Alexander berharap Gubernur Edy Rahmayadi menjadi komandan yang memmpin seluruh jajarannya.

"Langkah awal itu komitmen apapun itu dari pucuk pimpinan. Kalau dari pucuk pimpinan tidak ada komitmen, rasa-rasanya sulit kita mewujudkan,"