Anggota DPRD Sumut Ultimatum Bupati Labusel: Kebijakan yang Terlalu Diskriminatif
Hal tersebut tertuang dalam surat imbauan nomor: 541/718/Ekon/2022.
Baca Juga:
"Bagi warga yang tidak dapat menunjukkan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 pada saat jual beli LPG bersubsidi tiga kilogram, diimbau kepada seluruh pangkalan LPG yang ada di Kabupaten Labusel, agar menunda penjualan LPG tiga kilogram kepada yang bersangkutan sampai yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu/sertifikat vaksin," demikian isi surat tersebut.
Edimin mengatakan kebijakan tersebut diambil karena tingkat capaian vaksinasi di Kabupaten Labusel masih di bawah target pemerintah yang mengharuskan 70 persen. Sementara, capaian vaksinasi di Labusel masih sekitar 62 persen.
"Sekitar 62 persen. Tujuan surat itu supaya masyarakat Labuhanbatu Selatan mau mengikuti program pemerintah terkait vaksinasi. Sehingga kami mengeluarkan surat himbauan tersebut, itu tujuannya," ujarnya saat dikonfirmasi Sumut.JPNN.com, Jumat (18/3).
Dia menjelaskan kewajiban menunjukkan surat vaksin tersebut, akan berlaku sejak Senin, 21 Maret 2022.
"Hari Senin sudah berlaku," ujarnya.
Namun, Edimin menyebut kebijakan itu tidak berlaku untuk warga yang memang tidak bisa divaksin karena memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan lainnya.
"Kalau dia memang sakit ada surat keterangan dari dokter, kami pun bukan sembarang vaksin. Tetap kami suruh dibagi," jelasnya. (mcr22/jpnn)
Aturan Pemkab Labusel yang mewajibkan warganya untuk menunjukkan kartu vaksin saat membeli LPG tiga kilogram terus menuai kritik
Redaktur : Muhlis
Reporter : Finta Rahyuni
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumut di Google News
