Soal Temuan Transaksi Janggal, DPR RI Minta PPATK Tak Sembarangan Umbar ke Publik

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tidak sembarangan mempublikasikan hasil temuannya ke publik. Hal tersebut lantaran PPATK bukan lembaga penegak hukum sehingga temuannya lebih baik disampaikan ke lembaga berwenang.

Pernyataan tersebut menanggapi temuan PPATK terkait temuan dugaan dana tindak pidana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang mengalir ke partai politik. Dia berharap polemik transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan tak terulang kembali.

“Transaksi aneh Rp349 triliun belum tuntas penyelesaiannya sudah timbulnya lagi pernyataan PPATK tentang dugaan adanya dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik,” ujar Santoso di Jakarta, Rabu (9/8).

Santoso juga meminta apabila ada pengurus partai yang mempunyai bisnis di bidang lingkungan agar tidak dikaitkan sebagai bisnis dari institusi parpol. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Partai Politik yang tidak memperbolehkan partai memiliki badan usaha.

Dia juga mengingatkan bahwa PPATK bukan lembaga penegak hukum sehingga sebaikan temuan tersebut disampaikan kepada pihak berwenang tanpa menyebarkan ke publik melalui media.

“Menjelang pemilu saat ini jangan ada institusi negara yang gara-gara pernyataannya yang belum dibuktikan di pengadilan menyebabkan kerugian elektabilitas bagi parpol,” tegasnya.

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan bahwa ada temuan Rp 1 triliun mengalir ke partai politik dari tindak pidana kejahatan lingkungan.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu beberapa waktu yang lalu.