Polhut Sita Truk Pengangkut Kayu Pinus Gelondongan Tanpa Izin di Tapanuli Utara

Kemudian, Pemkab Tapanuli Utara pada 2019  juga sudah mengeluarkan surat  yang menegaskan bahwa pembangunan di Dolok Imun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Selain dasar tersebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menyurati kami pada 31 Mei 2023 yang berkaitan dengan penebangan kayu ilegal di Desa Hutaraja, Kecamatan Sipaholon, Tapanuli Utara,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dinas LHK Sumatera Utara, kata Yuliani, menegaskan kepada pelaku usaha pemanfaatan kawasan hutan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga meminta untuk menghentikan berbagai bentuk perusakan dan penebangan pohon tanpa izin.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut memastikan akan bekerja serius dalam hal melindungi kawasan hutan di Sumut. Pemanfaatan kawasan, areal penggunaan lainnya (APL) telah diatur secara ketat. Misalnya, harus punya bukti kepemilikan yang diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan yang tumbuh alami, harus menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan harus memenuhi syarat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dokumen yang tidak sesuai dan tidak sah maka akan kami proses secara hukum sesuai Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup,” pungkasnya.(mar8/jpnn)