Edy Rahmayadi Ultimatum Dinas Kehutanan: Bila Ada Kebakaran Hutan, Copot!

sumut.jpnn.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan akan lebih serius dalam penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumut. Dia mengultimatum Dinas Kehutanan untuk melakukan pencegahan kebakaran.

Edy bahkan mengatakan akan mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bila terjadi kebakaran hutan di areanya.

"Saya sangat serius tentang masalah ini (karhutla). Kita harus bikin kesepakatan, bila ada kebakaran di areanya copot UPT, bila sampai tiga UPT di copot, kapala dinasnya yang akan ditindak," kata Edy Rahmayadi dalam rapat koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pemprov Sumut, di Medan, Selasa (20/12).

Edy menjelaskan tahun 2022 terjadi karhutla yang cukup luas di kawasan Danau Toba. Sekitar 560 hektare lahan di kawasan Samosir terbakar dengan jumlah 46 hotspot atau titik api.

Oleh sebab itu, mantan Pangkostrad ini meminta peristiwa serupa tidak lagi terjadi di Sumatera Utara. Sebab, karhutla meninggalkan dampak buruk yang serius terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah itu.

"Berapa banyak hewan yang mati, serangga, semut, kodok dan lainnya. Tahun 2021, saya ngomel soal kebakaran hutan, tahun 2022 ada lagi 500 Ha terbakar hutan. Bayangkan kerugian yang kita alami," kata Edy Rahmayadi.

Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menyampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar, salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kesiapsiagaan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, juga mengevaluasi kebakaran hutan, memperkuat sistem pencegahan, sosialisasi dan edukasi ke stakeholder dan masyarakat.