Dana Jaringan Narkotika Diindikasi Masuk Pemilu, Ketua MPR Bamsoet Minta Polri dan KPK Usut Tuntas

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo memita Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas indikasi adanya aliran dana dari jaringan narkoba dalam Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Indikasi ini diungkapkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Polisi Jayadidalam dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu (24/5).

"Hal itu agar dapat diketahui pihak-pihak lain yang terlibat sehingga dapat diusut tuntas dan diproses secara hukum," kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (25/5).

Bamsoet meminta Polri menjadikan salah satu temuan indikasi aliran dana dari jaringan narkoba ini sebagai fokus utama dalam upaya penindakan sumber-sumber ilegal untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.

Selain itu, Bamsoet juga meminta aparat penegak hukum dapat memberikan pemaparan secara detail dan transparan , baik jumlah maupun pihak-pihak yang ikut terlibat dalam aliran dana narkoba.

Menurutnya, penting meningkatkan koordinasi antara Polri, KPU RI, Bawaslu RI dan PPATK. Ia mengatakan peran PPATK sangat penting dalam melacak setiap aliran dana, khususnya dana kampanye dari hulu hingga hilir.

"Upaya ini diperlukan untuk mengawal akuntabilitas dana kampanye yang rentan dari kegiatan ilegal, praktik penyelewengan, hingga korupsi," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan butuh komitmen pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga partai politik untuk bersama-sama menciptakan pemilu bersih yang sejalan dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan bersih dan akuntabel.