Legislator Kritik Proyek Pengendalian Banjir di Sungai Deli Medan

Jumat, 10 Juni 2022 – 11:27 WIB
Legislator Kritik Proyek Pengendalian Banjir di Sungai Deli Medan  - JPNN.com Sumut
Ilustrasi penampakan Sungai Deli Medan yang meluap saat hujan deras melanda. Foto: ANTARA/Munawar

sumut.jpnn.com, MEDAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Syaiful Ramadhan mengkritisi proyek pengendalian banjir di Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.

Syaiful menilai proyek yang digawangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II itu membuat masyarakat resah.

"Perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi. Jangan sampai rencana mengatasi banjir program ini tidak berdampak akibat anggaran yang cukup besar untuk pembebasan lahan," ucap Syaiful di Medan,Q Kamis.

Hal ini diutarakannya menyikapi surat Nomor UM.01.02-Bws.2/455 ditandatangani Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin yang mengundang masyarakat di Medan Maimun menghadiri pertemuan konsultasi masyarakat LARP ESP Belawan-Deli-Percut-Padang pada sub proyek pengendalian banjir Sungai Deli tertanggal 23 Mei 2022.

Dia menjelaskan bahkan di masyarakat sudah beredar informasi bahwa rencana proyek pengendalian banjir Sungai Deli tersebut hanya dilakukan di beberapa kawasan saja dan tidak menyeluruh sepanjang aliran sungai.

Legislator PKS ini menegaskan akan banyak persoalan baru dari rencana proyek tersebut terutama bagi masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di bantaran sungai, kemudian rumah ibadah, yang perlu pertimbangan matang.

"Baik Pemkot Medan, BWS Sumatera II maupun provinsi sepertinya tidak punya keberanian menindak bangunan mewah di sepanjang bantaran Sungai Deli, padahal keberadaannya melanggar aturan. Warga menuntut perlakuan yang sama," tegasnya.

Politikus yang juga bermukim di kawasan Pantai Burung Sungai Deli ini menyampaikan warga hanya menginginkan kehidupan yang nyaman, namun perlakuan terhadap mereka tidak mencerminkan keadilan.

Legislator dari partai PKS Syaiful Ramadhan menilai proyek tersebut akan menimbulkan masalah baru dan dinilai merugikan masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumut di Google News