Tambang Emas Ilegal di Madina Meresahkan, Wagub Sumut Musa Rajekshah Sampaikan Hal Ini

Selasa, 10 Mei 2022 – 20:27 WIB
Tambang Emas Ilegal di Madina Meresahkan, Wagub Sumut Musa Rajekshah Sampaikan Hal Ini - JPNN.com Sumut
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Kharisma Ballroom, Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5). Foto: Dinas Kominfo Sumut

sumut.jpnn.com, MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyampaikan usulannya dalam memberantas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membahas pencermatan efektivitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah, bersama Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Kharisma Ballroom, Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Selatan, Bali, Selasa (10/5).

"Masalah tambang emas ini juga sudah sampai mencemari lingkungan, aliran sungai yang dahulunya banyak dipakai masyarakat saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena keruh akibat kerukan tanah," kata Musa Rajekshah yang juga akrab disapa Ijeck itu. 

Menurut Ijeck, persoalan tambang emas ilegal itu menjadi PR untuk Sumut dan juga untuk kita semua. Pemprov Sumut mengupayakan bagaimana masyarakat bisa diberdayakan menjadi penambang resmi. 

"Karena penambang liar ini pasti ada oknum tertentu yang ingin memperkaya diri. Saran kami agar masyarakat terbantu dan lingkungan terjaga bagaimana bila dibuat sistem ayah angkat seperti yang diterapkan pada perkebunan plasma. Apakah di tambang bisa dilakukan seperti ini juga," sebutnya.

Ketua DPD Golkar Sumut itu menjelaskan pola kemitraan bapak angkat dan anak angkat di bidang perkebunan kelapa sawit adalah untuk membangun dan membina perkebunan rakyat dengan teknologi maju.

Musa Rajekshah mengatakan pola kemitraan ini diyakini telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sebagai peserta plasma.

Ijeck juga berharap ada sanksi tegas yang diberikan untuk para penambang ilegal sehingga punya efek jera.(mcr22/jpnn)

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) membahas pencermatan efektivitas pengelolaan

Redaktur : Muhlis
Reporter : Finta Rahyuni

Facebook JPNN.com Sumut Twitter JPNN.com Sumut Pinterest JPNN.com Sumut Linkedin JPNN.com Sumut Flipboard JPNN.com Sumut Line JPNN.com Sumut JPNN.com Sumut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumut di Google News