PDIP Tak Rela Demokrat Masuk Kabinet Jokowi, Hasto: Mereka kan Menyatakan Oposisi

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi wacana Partai Demokrat yang ditawari menteri dan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan posisi Demokrat adalah sebagai oposisi pemerintah. Dia mengatakan bahwa partai besutan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyatakan sebagai oposisi.

"Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun "opposite" dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," ujar Hasto usai Rapat TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10).

Hasto memberi pengecualian jika Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Kendati demikian, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai saat ini masih mengambil peran sebagai oposisi pemerintah.

Pria asal Yogyakarta ini menyebut bahwa PDIP menyerahkan sepenuhnya terkait keputusan perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan pihaknya tidak akan mengganggu hak prerogatif presiden.

Namun, lanjut Hasto, Presiden Jokowi biasanya akan menyampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila ingin melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

"Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelas Hasto.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.