USU Serukan Selamatkan Demokrasi: Bacakan Petisi untuk TNI dan Polri Hingga Presiden Jokowi

sumut.jpnn.com, MEDAN - Sejumlah guru besar, akademisi dan alumni di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) menyerukan penyelamatan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui petisi. Petisi sebagai respons atas kondisi politik nasional menjelang Pemilu 2024 itu dibacakan di Gedung Pancasila Kampus USU Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (5/2) sore.

Akademisi USU dalam petisinya mengingatkan agar proses Pemilu 2024 berjalan secara demokratis. Mereka mengingatkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala Negara untuk bersikap netral dan menjunjung etika dalam berpolitik dan bernegara.

“Kami meminta pemerintah dan seluruh jajarannya mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU Profesor Ningrum Natasya Sirait saat membacakan petisi.

Profesor Ningrum mengatakan civitas academica sangat prihatin dengan kondisi kehidupan politik nasional dan demokrasi saat ini. Kondisi tersebut mendorong para guru besar, alumni dan mahasiswa USU menyampaikan sikap sebagai gerakan moral.

“Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah tengah masyarakat, sehubungan berbagai hal tentang berbagai gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemilu 2024, kami beberapa Guru Besar, Dosen dan Alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap,” ujar Ningrum.

Berikut isi petisi civitas academica Universitas Sumatera Utara:

1. Meminta pemerintah beserta jajaran dari Pemerintah Pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

2. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta  jajaran untuk tetap netral, jujur dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024.