MATA Pelayanan Publik Minta Kasus Rekaman Suara yang Mengerahkan Kades Menangkan Capres di Batubara Diusut Tuntas

“Bila hal ini terjadi, bukan tidak mungkin nanti akan menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Ini berbahaya,” kata Abyadi.

Abyadi Siregar mengatakan kasus ini harus terungkap terang benderang. Kalau pun pelakunya bukan oknum pejabat seperti yang disebutkan dalam rekaman yang beredar luas, Bawaslu atau Gakkumdu harus bisa mengungkap dan mengumumkan ke publik suara siapa dalam rekaman yang mengarahkan kepala desa memenangkan paslon Prabowo-Gibran itu.

Abyadi Siregar juga menjelaskan, bila Bawaslu dan Gakkumdu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengusut kasus ini, lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yakni Ombudsman RI harus turun untuk menangani kasus ini.

“Ombudsman RI Perwakilan Sumut harus menangani kasus ini bila Bawaslu atau Gakkumdu tidak melakukan tugasnya sesuai perintah UU No 7 tahun 2017. Ombudsman RI bisa memanggil dan meminta keterangan Bawaslu Provinsi Sumut atau Bawaslu Kabupaten Batubara. Bahkan, Ombudsman RI bisa juga memanggil dan meminta keterangan Gakkumdu,” tegas Abyadi Siregar.

Diketahui, sebuah video berisi gambar tiga pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, beredar dan viral di media sosial.

Video dengan judul “Rekaman Bocor!!! Terbongkar Skenario Busuk!!” itu tersebut berisi rekaman percakapan yang diduga antara Kajari, Kapolres dan perwakilan aparatur desa.

“Ini untuk kepala desa, langsung aja, kita diarahkan ke 02. Tidak ada cerita lain, tidak ada alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing,” ucap seorang pria dalam rekaman suara yang beredar, yang dilihat JPNN Sumut, Minggu (14/1).

“Terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan Pj supaya sebelum Pilpres, sudah keluarkan. Dengan catatan, 100 ribu dikeluarkan dari situ dari dana desa, 50 untuk dikirim ke sana, untuk penggunaan serangan sama mereka. Itu nanti penggunaannya ada Pj di situ, kapolres di situ, Dandim di situ, kajari di situ. Kegunaannya itu, untuk Pilpres, operasional mereka. Jadi, yang 50 tinggal di desa, dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tahu-tahu lah yang senior kan? Yang ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024, karen itu udah komitmen, tapi dengan catatan kita juga harus komitmen juga lah, jangan macam tahun kemarin, siram-siram katanya, siram 10 masuk 40,” ucap pria dalam rekaman tersebut.(mar8/jpnn)