Ketua DPRD Sumut: Pengelolaan Danau Toba Gagal

sumut.jpnn.com, MEDAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Baskami Ginting mengkritisi pengelolaan Danau Toba yang belum dilakukan secara maksimal. Dia menilai pengelolaan yang dilakukan selama ini gagal dan belum sesuai dengan harapan.

Hal tersebut disampaikan Baskami merespons kartu kuning dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) terhadap Geopark Kaldera Toba.

“Dengan adanya kartu kuning (dari UNESCO) ini, pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya. Diganti lah (badan pengelola) dengan yang punya kemampuan. Ini bukan tempat main-main, kita harus ril (serius) dengan program ini,” kata Baskami Ginting, Kamis (14/9).

Dia mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk merespons dan memenuhi empat rekomendasi yang diberikan UNESCO dalam waktu dua tahun ke depan. Baskami berharap dengan telah dipenuhinya rekomendasi tersebut maka status kartu kuning dapat dicabut.

Politikus PDIP ini mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus didorong untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari UNESCO. Dia juga berharap Pj Gubernur Sumut Hassanudin mampu menyelesaikan di tengah kesibukan menyiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurutnya, jika rekomendasi itu tidak segera dilaksanakan dalam tenggat waktu yang telah diberikan, status Global Geopark bisa dicabut dari Danau Toba.

“Sebentar lagi akan ada Pemiu, kemudian Sumut juga sebagai tuan rumah PON, yang itu semua membutuhkan fokus dari Pemprov Sumut. Kalau tidak dari sekarang dibenahi bisa ketinggalan nanti, kalau pengurus (Geopark Kaldera Toba) tidak mampu, suruh mundur dan ganti dengan yang baru, yang lebih mumpuni,” tegas Baskami.

Ketua DPRD Sumut ini menyarankan agar Pj Gubernur Sumut mengajak seluruh pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba untuk membicarakan bagaimana konsep pengembangan Danau Toba, termasuk membicarakan agar status kartu kuning bisa dicabut dari Geopark Kaldera Toba.