LBH Medan Surati Kapolri Hingga Kompolnas, Minta Copot Kapolrestabes Medan dan Kasat Reskrim

Laporan tersebut ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Parahnya, terkait laporan itu LBH Medan sudah berkali-kali berupaya atau mendorong pihak yang berwenang untuk menyelasaikan laporan/pengaduan tersebut.

Namun, laporan tersbut tidak diselesaiakan juga. Hal ini jelas sangat merugikan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan.

Berikut 6 laporan polisi dari masyarakat yang tak kunjung mendapat kepastian hukum:

1. Riama Br Tambunan, dengan nomor laporan LP: STTLP/1074/IX/2018/SPKT tertanggal 28 September 2018. Pelapor merupakan korban dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan berdasarkan Pasal 263 KUHPidana dan laporan tersebut hingga saat ini sudah 5 tahun.

2. Tiarmidan Sianturi, dengan nomor laporan LP: 1386/X/2018/SPKT tertanggal 2 November 2018. Pelapor merupakan korban dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan berdasarakan Pasal 263 KUHPidana dan laporan tersebut  hingga saat ini sudah 5 tahun.

3. Syari Rahmawati, dengan nomor laporan nomor LP: STTLP/1085/III/YAN:2.2,5/2022/SPKT/Polrestabes Medan tertanggal 31 Maret 2022, anak pelapor merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 82 UU 35 tahun 2014 dan laporan tersebut belum selesai hingga saat ini sudah 1 tahun.

4. Jaya Krisna, dengan laporan nomor LP: STTLP/1154/V/2020/SPKT/Polrestabes Medan tertanggal 8 Mei 2020. Pelapor merupakan korban dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana, hingga saat ini laporannya sudah 3 tahun.

5. Rahmat Agus Legiwo,  dengan nomor laporna LP: STTLP/1110/K/V/2014/Polrestabes Medan tertanggal 02 Mei 2014. Pelapor merupakan korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Pasal 378 Jo 372 KUHPidana, hingga saat ini sudah 9 tahun.