Mendikbudristek Nadiem Dorong Kampus Seluruh Indonesia Menjadi PTN BH, Ini Alasannya

Setelah DPR mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi tonggak landasan hukum bagi penyelenggaraan PTN BH, perguruan tinggi negeri dapat berkembang secara otonom, mandiri, inovatif, dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN BH tentu akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak," ujarnya.

Dia mencontohkan manfaat yang diterima, antara lain, menetapkan kebijakan secara mandiri, pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, dan pembukaan atau penutupan prodi/fakultas.

Namun, tentu terdapat tantangan yang besar dan risiko akibat perubahan tersebut. Beberapa tahapan perlu disiapkan kampus negeri ketika beralih menjadi PTN BH.

Ainun menyebutkan terdapat tiga kunci tahapan persiapan. Pertama, sosialisasi kepada civitas academica, masyarakat di dalam kampus, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini guna mencegah kesalahpahaman yang akan terjadi, seperti masalah privatisasi atau naiknya biaya kuliah.

Kedua, menetapkan anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Ainun mencontohkan bahwa peran MWA seperti Board of Trustee yang ada di dalam pendidikan di luar negeri.

Badan ini merupakan institusi tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan dan arah perguruan tinggi, serta melaporkan perkembangan institusi perguruan tingginya kepada pembina yaitu Mendikbudristek.

"Kepemimpinan atau leadership yang baik akan menentukan arah dari lembaga ini," tegas Ainun. Ketiga, lanjutnya, segera melakukan inventarisasi untuk transfer aset.