Habiskan Anggaran Rp 25,7 Miliar, LBH Medan Desak BPK RI Audit Proyek Lampu Jalan Bobby Nasution

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan angkat bicara terkait saling kritik antara Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dengan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution. Saling kritik itu bermula dari permintaan Hasyim yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turun tangan melakukan audit terhadap proyek lampu jalan di Kota Medan yang tak kunjung tuntas.

Setelah mendapat kritik dari Ketua DPRD Medan terkait proyek lampu yang disebut 'lampu pocong' dengan anggaran Rp 25,7 miliar, Bobby Nasution turut melemparkan pernyataan dengan menyebut 'titipan ketua DPRD'. Hal itu disampaikan Bobby saat memimpin rapat bersama seluruh OPD dan videonya viral di media sosial.

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan kendati terjadi saling lempar kritikan antara Ketua DPRD Kota Medan Hasyim dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, tetapi pihaknya melihat fakta bahwa pembangunan lampu jalan masih banyak yang belum tuntas.

Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Hasyim dalam fungsinya sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan harus direspons dengan serius dan cepat oleh Bobby Nasution. Apalagi, lanjutnya, proyek lampu jalan tersebut menghabiskan anggaran dari APBD Kota Medan 2022 berjumlah Rp 25,7 miliar.

"Guna menghindari terjadinya dugaan tidak pidana korupsi sudah sepatutnya secara hukum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran pendapatan daerah," kata Irvan melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (21/3).

Irvan juga menyoroti jawaban Wali Kota Medan Bobby Nasution yang justru di beberapa media massa menyebut alasan belum tuntasnya proyek yang bersumber dari APBD itu disebabkan persoalan internal.

Menantu Presiden Jokowi itu mengatakan penyebab terbengkalainya proyek pembangunan lampu jalan di Kota Medan itu karena perpindahan tanggung jawab dinas yang semula proyek tersebut di Dinas Pertamanan, karena ada beberapa peleburan dinas di Pemerintahan Kota Medan maka saat ini pertanggungjawaban proyek lampu jalan beralih ke Dinas PU dan Dinas SDABMBK.

"Dalam hal ini perlu dilakukanya audit BPK karena uang rakyat sebasar Rp 25,7 miliar tersebut harus jelas pertanggungjawabanya dan transparan kepada publik sebagai bentuk prinsip Good Governance dan Clear Governance," tegasnya.