Habiskan Anggaran Rp 25,7 Miliar, LBH Medan Desak BPK RI Audit Proyek Lampu Jalan Bobby Nasution

Irvan menyebut pembangunan infrastruktur Kota Medan harus bertanggung jawab dan dilaksanakan secara profesional, jujur, dan transparan. Hal tersebut merujuk pada UUD 1945 jo UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengamanatkan bahwa hak rakyat untuk mendapatkan manfaaat, kesejahteraan dan transparansi atas kerja pemerintah dalam hal ini Walikota Medan dan Ketua DPRD Kota Medan.

Oleh karena itu, LBH Medan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Medan untuk turut serta melakukan pengawasan dan melaporkan bila menemukan proyek pemerintah yang dinilai janggal dan menyalaihi aturan dalam pengerjaanya. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, lanjut Irvan, LBH Medan juga menyoroti kritikan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap Ketua DPRD Kota Medan Hasyim yang tidak bisa dipandang hanya kritikan biasa.

LBH Medan menduga adanya hal yang tersirat disampaikan Bobby Nasution terkait dugaan “titip-titip” oleh Ketua DPRD Kota Medan.

"Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan prespektif negatif di masyarakat dan juga tidak membuat kegaduhan, patut secara hukum jika Wali Kota Bobby Nasution menindaklanjuti perkatanya tersebut. Apakah melaporkan hal tersebut ke Badan Kehormantan DPRD Kota Medan atau pihak yang berwenang lainya," pungkasnya.(mar8/jpnn)