Hadiri Dies Natalis Fakultas Hukum USU, Dirjen PP Kemenkumham Kemukakan Paradigma Pemidanaan Kejahatan Korporasi

sumut.jpnn.com, MEDAN - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Profesor Dr Asep Nana Mulyana menyampaikan orasi ilmiah dengan tema "Paradigma Pemidanaan Terhadap Kejahatan Kororasi dan Bisnis" pada puncak Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (11/3).

Dalam penyampaiannya, Profesor Asep Nana Mulyana memaparkan pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini menyampaikan bahwa entitas korporasi dan bisnis sebagai rasional actor akan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi aktivitas bisnisnya yang berdasarkan pada pilihan rasionalnya.

Menurutnya, penghukuman terhadap entitas korporasi dan bisnis dapat dilakukan dengan konsep Responsive Regulation (RR), yang tidak mengharuskan setiap pelanggaran diproses ke pengadilan.

Jaksa senior ini mengatakan penghukuman entitas korporasi bisa menitikberatkan pada perbaikan pelaku dengan seberat apapun hukuman yang dijatuhkan, harus dimulai dari persuasif, peringatan tertulis, sanksi perdata, sanksi pidana, penangguhan izin usaha sampai pencabutan izin.

"Transformatif justice di Indonesia kini telah bergeser filosofi retributive menuju filosofi utilitas dimana dari mengikuti tersangka/pelaku menuju ke mengikuti arah distribusi uang dan aset," jelasnya.

Profesor Dr Asep Nana menjelaskan tujuan dari transformatif ini kembali pada pilihan sanksi retributif atau utilitas, yang mana aspek retributif terdiri dari balas dendam, derita dan penjara, social order, aspek kuantitas (output), dan over capacity dan crowded.

"Sedangkan aspek utilitas terdiri dari kepastian, keadilan, kemanfaatan, social welfare (kesejahteraan masyarakat), kedamaian, dan aspek kualitas (outcome)," kata Asep Mulyana.