LBH Medan Sentil Pemerintah, Sebut Keracunan Puluhan Warga di Madina Sebagai Pelanggaran HAM

sumut.jpnn.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengkritisi insiden keracunan gas yang dialami puluhan warga Di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang diduga akibat aktivitas PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Direktur LBH Medan Ismail Lubis menilai peristiwa kebocoran yang menyebabkan sekitar 79 orang warga menjadi korban itu, merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Menurutnya, kejadian itu sudah bertentangan dengan ketentuan konstitusi Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 yang secara tegas memberikan jaminan terhadap terhadap warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Kebocoran gas yang terus terjadi tentunya telah menyebabkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini tentunya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata dan terus berlanjut terhadap masyarakat," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/9).

Ismail mengatakan kasus kebocoran ini bukan pertama kali terjadi. Bahkan, sejumlah warga harus merenggang nyawa atas kejadian tersebut.

"Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah ratusan lebih korban yang mengalami keracunan sejak perusahaan ini menginjakkan kaki di daerah tersebut," sebutnya.

LBH Medan menilai peristiwa kebocoran gas yang terus terjadi menunjukkan ketidakprofesionalan PT SMGP sebagai salah satu objek vital nasional.

Tak hanya itu, pihaknya juga menilai kejadian tersebut menjadi bentuk pembiaran aparat penegak hukum terhadap kejahatan lingkungan yang terus berlanjut tanpa adanya tindakan.