Sempat Bentrok dengan Satpol PP, Petani Asal Padang Lawas Akhirnya Sepakat Bubar dari DPRD Sumut

Aksi tersebut akan dilakukan samapai DPRD Sumut menyelesaikan sengketa lahan masyarakat KTTJM dengan PT SSL yang tak kunjung tuntas.

"Besok kami kembali lagi. Kami komitmen akan kembali lagi selama proses penyelesaian konflik lahan itu ditangani secara serius oleh stakeholder dalam hal ini adalah DPRD Sumut dan pemerintah yang ada saat ini," jelasnya.

Dia menjelaskan tanah seluas 1024 hektare yang menjadi objek sengketa lahan dengan perusahaan swasta itu dibeli oleh para petani pada tahun 2004.

Pembelian tanah tersebut juga diketahui oleh kepala desa dan camat setempat. Hal itu tercantum dalam akta jual beli yang dimiliki oleh seluruh petani yang tergabung dalam KTTJM.

Sugianto mengaku sejak tanah tersebut dibeli petani, tidak pernah ada masalah yang terjadi antara pihak perusahaan dan petani.

Bahkan, saat para petani membangun permukiman dan kebun sawit di lahan itu, diketahui oleh perusahaan itu.

Namun, pada tahun 2010 konflik lahan antara persuahaan dengan petani dimulai. Pihak perusahaan mengeklaim bahwa tanah yang dikuasai kelompok tani itu masuk dalam areal Hutan Tanam Industri (HTI) sejak 2001.

"Justru sekarang tanah masyarakat ini dianggap adalah kawasan hutan, ironisnya lagi ini masuk adalah wilayah konsesi PT SSL," ungkapnya.