Pemerintah Salurkan Bansos Antisipasi Kenaikan Harga BBM, Seberapa Efektif? Begini Kata Pengamat

sumut.jpnn.com, MEDAN - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sebagai pengganti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang mulai disalurkan kepada masyarakat.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara menilai kebijakan pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM tidak cukup bila tidak diikuti dengan upaya mengantisipasi lonjakan harga.

"Kenaikan harga barang harus dikendalikan, agar bansos dengan total Rp 24,17 triliun yang dikucurkan kepada masyarakat tidak sia-sia dan warga lainnya juga tidak merasakan dampak besar dari kenaikan BBM," ujarnya di Medan, Rabu (31/8).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) itu mengataka kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional produksi dan akan menyebabkan mahalnya harga.

"Kalau tidak dijaga, maka kenaikan harga bisa naik di atas kewajaran," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan kenaikan harga barang harus dikendalikan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ​​​​​​akan berusaha keras menahan lonjakan harga berbagai barang menjelang dan sesudah kenaikan harga BBM.

"Produksi dan pasokan komoditas pertanian seperti cabai merah dan bawang merah yang cenderung membuat inflasi harus diperkuat," katanya.

Mantan Pangkostrad itu juga meminta semua pemangku kebijakan harus menjamin dan menjaga kelancaran distribusi pasokan.