Aktivis Desak W20 Akomodir Perlindungan Hak Perempuan Adat dengan Membentangkan Spanduk di Tengah Danau Toba

Para aktivis yang terdiri dari KSPPM, Greenpeace, KPA, AKSI, RAN, AMAN, BAKUMSU, BITRA, PDPK, Petrasa, YAK, Yapi, itu menilai kelompok perempuan menjadi yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat kasus perusakan hutan dan perampasan lahan. Bahkan, lanjutnya, tak jarang wanita menjadi korban kekerasan khususnya di wilayah konflik agraria.

"Meskipun Presiden Jokowi telah menyerahkan 4 SK Hutan Adat di Danau Toba pada awal Februari 2022, namun belum menjawab persoalan masyarakat adat di Danau Toba. Masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dengan serius," kata Rocky Pasaribu dari KSPPM.

Rocky Pasaribu mengatakan dengan dalih pembangunan, perampasan tanah terus terjadi. Selain perampasan tanah adat, penanganan kerusakan hutan dan lingkungan tidak dilakukan dengan serius.

Dia mengatakan perampasan tanah yang dilakukan akibat kehadiran PT TPL merupakan pemiskinan struktural yang telah terjadi lebih dari tiga dekade, dan berkontribusi besar memperburuk kualitas hidup perempuan.

Kehadiran dua perusahaan besar seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Dairi Prima Mineral (DPM) telah lama merenggut hak-hak perempuan pedesaan di wilayah Toba dan menghancurkan hutan kemenyan.

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan krisis iklim yang menyulitkan para petani untuk menentukan musim tanam. Para petani juga seringkali mengalami gagal panen akibat buruknya cuaca yang tidak dapat diprediksi.

"Indonesia sebagai pemegang Presidency G20 harus memastikan bahwa ada kesepakatan yang lebih ambisius yang harus dicapai untuk mengedepankan model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan beralih ke energi terbarukan yang berkeadilan, dan menghentikan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berbasis lahan yang mendorong deforestasi, merampas hak- hak masyarakat adat dan petani, serta hanya menguntungkan segelintir elit," pungkasnya.(mar8/jpnn)