Puan Maharani Desak Pemerintah Jawab Tudingan AS soal PeduliLindungi Langgar HAM

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rayat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani mendesak pemerintah memberikan bukti konkrit terkait PeduliLindungi yang dituding Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Puan Maharani meminta pemerintah membantah tudingan Amerika Serikat dengan jaminan dari Pemerintah Indonesia. Sebab, tuduhan itu dinilai membuat kegelisahan publik.

Anak Presiden RI ke-5 itu menambahkan Pemerintah Indonesia harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif, sehingga informasi yang beredar di masyarakat tidak simpang siur.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan bukti konkret melalui metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan masyarakat,” kata Puan Maharini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/4).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai aplikasi PeduliLindungi telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Namun demikian, kata dia, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tidak bisa diabaikan begitu saja.

“Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 menjadi bias,” kata mantan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan itu.

Menurut Puan, pembuktian dari pemerintah diperlukan agar anggapan PeduliLindungi menimbulkan gangguan kesewenang-wenangan dapat dibantah.