KPK Memberikan Nilai Monitoring Pencegahan Korupsi kepada Edy Rahmayadi, Berapa?
Rabu, 23 Februari 2022 – 16:41 WIB
Edy Rahmayadi saat menerima penghargaan dari KPK atas keberhasilan Pemprov Sumut memperoleh penilaian MCP tertinggi pada tahun 2021, Rabu (23/2). Foto: Dinas Kominfo Sumut
Alexander Marwata mengatakan ada 16 daerah di Sumut yang nilai capaiannya berada di atas 80 persen. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.
“Standar kami itu 80 persen skornya, kalau di atas 80, kami sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Alexander Marwata.
Alexander mengatakan dengan baiknya nilai MCP, setidaknya masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Selain itu, perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.
MCP sendiri kata Alexander, menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumut di Google News
