Legislator Desak Pemkot Medan Berani Tindak Rumah Sakit yang Menolak Pasien UHC

sumut.jpnn.com, MEDAN - Legislator Partai Hanura Hendra DS meminta Pemerintah Kota Medan dan BPJS Kesehatan menindak rumah sakit yang menolak pasien dalam program Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta.

Hendra mengatakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan harus berani memberikan tindakan tegas bagi rumah sakit yang telah bekerja sama dalam program UHC.

“Harus berani memberi sanksi tegas kepada manajemen rumah sakit yang terbukti menolak masyarakat yang berobat. Karena ini menjadi bukti bahwa pihak rumah sakit tidak mendukung program Wali Kota Medan Bobby Nasution,” kata Hendra, Rabu (8/11).

Dia menyebut bila Dinkes Kota Medan tidak menindak dan memberikan teguran kepada rumah sakit yang menolak pasien, maka patut dipertanyakan komitmennya dalam memajukan program UHC.

Data Dinas Kesehatan Kota Medan di 2022 menyebut sebanyak 48 rumah sakit di wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Medan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution meluncurkan program UHC Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) bagi warganya di RSUD H Bachtiar Djafar pada 5 Desember 2022.

"kami meminta Wali Kota Medan supaya mengevaluasi jajaran pejabat Dinkes Medan, karena tidak mau menjatuhkan sanksi kepada manajemen rumah sakit," tegasnya.

Politikus Partai Hanura ini menyebut selama ini pihaknya banyak menerima pengaduan dari warga secara langsung maupun lewat telepon seluler bahwa masih ada rumah sakit yang menolak pasien dengan alasan kamar penuh.