Pemprov Sumut Gelontorkan RP 18,75 Miliar untuk Bantuan Perumahan di Permukiman Kumuh

sumut.jpnn.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 18,75 miliar dalam program bantuan perbaikan rumah warga di kawasan permukiman kumuh yang tidak layak huni.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Alfi Syahriza mengatakan program ini akan menyasar 14 kabupaten dan kota dengan target 625 unit rumah.

"Skema bantuan ini dua tahun sekali secara bergilir. Jadim bila kabupatan atau kota A sudah dapat tahun ini maka tahun depan tidak dapat lagi. Kami menganggarkan Rp 30 juta untuk stimulan pemilik rumah tapak yang tergolong permukiman kumuh," kata Alfi, Rabu (5/4).

Dia menjelaskan 14 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program tersebut, yaitu Kabupaten Samosir, Toba, Humbahas, Tapanuli Utara, Simalungun, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas, Binjai, Mandalilig Natal, Tapanuli Tengah, dan Nias Utara.

Alfi mengatakan program bantuan perumahan ini diberikan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah di permukiman kumuh.

Selanjutnya, kata Alfi, pemerintah daerah mengajukan penerima manfaat melalui surat keputusan (SK) ke Pemprov Sumut.

"Kawasan kumuh yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi adalah yang memiliki luas 10-15 hektare. Hal ini sesuai peraturan Kementerian PUPR, kemudian kita bekerja sama dengan kabupaten/kota untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada keluarga yang sesuai dengan kriteria, bukan ke perorangan," katanya.

Dia menambahkan, bantuan Rp 30 juta yang diberikan Pemprov Sumut kepada penerima manfaat berupa material dan upah pengerjaan, dengan rincian Rp 26 juta untuk material dan Rp 4 juta untuk upah.