Gubsu Edy Rahmayadi Bagikan Sertifikat Tanah kepada 112 Ribu Warga di Sumut

"Kalau dulu bisa banyak sertifikat muncul. Sekarang ini kita harapkan tak ada lagi muncul seperti itu. Karena tanah itu diperoleh kan dengan cara membeli, warisan atau dengan cara menyerobot lahan. Makanya kita harus pastikan jangan lagi tindak pemalsuan sertifikat," kata Edy Rahmayadi mengingatkan pihak BPN.

Mantan Pangkostrad itu juga mengapresiasi bantuan Polda Sumut dalam membantu menangani kasus mafia tanah yang melibatkan sejumlah orang, yang justru seringkali muncul dengan masalah pertanahan, tetapi selalu menang dalam perkara hukum. Namun belakangan, sudah ada yang dijadikan tersangka.

"Kalau sudah ada itu (sertifikat), nanti ada warisan yang ditinggalkan, jelas suratnya. Tidak lagi menjadi bahan keributan," bebernya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil BPN Sumut Askani mengatakan bahwa dari 112 ribu sertifikat yang diterbitkan di Sumut, terdiri dari redistribusi tanah dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Untuk kegiatan ini, pihaknya menghadirkan masyarakat dari 4 daerah yaitu Kota Medan, Binjai, Deliserdang dan Langkat.

"Tugas kami cukup berat Pak. Selain menerbitkan sertifikat, menyelesaikan masalah dan menyelamatkan aset. Termasuk tadi kita rapat dengan KPK dipimpin Pak Kapolda terkait penyelamatan aset yang ada di Sibolangit lahan 251 hektare. Dan kita bersinergi bagaimana menyelesaikan aset ini agar tidak terlalu lama," sebut Askani.

Kata Askani, untuk program PTSL masyarakat punya kewajiban membayar pajak perolehan tanah. Namun kemampuan membayar masyarakat tidak sama, apalagi nominalnya mencapai Rp1 Juta, yang banyak mengeluhkan.

"Kalau ini bisa dibebaskan, kegiatan PTSL bisa cepat dan masyarakat terbantu," pungkasnya, yang dilanjutkan penyerahan sertifikat oleh Gubernur kepada 10 warga (perwakilan) penerima.(antara/jpnn)