LBH Medan Kritisi Kebijakan Bobby Nasution Gelontorkan Rp 3,4 Miliar Bangun Gapura dan Jembatan

Pengucuran anggaran miliaran rupiah untuk dua hal tersebut, dinilai hanya sekedar mempercantik dan tidak mencerminkan pembangunan yang berkeadilan.

"Kota Medan membutuhkan infrastruktur yang menyelesaikan masalah masyarakat, bukan semata-mata untuk mempercantik kota," sebutnya.

Di sisi lain, lanjut Irvan Saputra, berdasarkan informasi yang diperoleh LBH Medan di Jalan Salam, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, kondisi drainase masih memprihatinkan.

Wilayah tersebut selalu tergenang air akibat drainase yang rusak. Akan tetapi kondisi tersebut terabaikan, padahal permasalahan itu sudah beberapa kali diajukan dalam musrenbang tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Bahkan, berulang kali Pemkot Medan melalui Dinas PU melakukan survei lokasi. Kendati demikian, usulan perbaikan di wilayah tersebut tidak terealisasi dengan berbagai alasan teknis.

"Hal ini jelas membuat miris masyarakat, bukannya mengutamakan keluhan masyarakat malah mempercantik kota. Seharusnya sebagaimana amanat Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berasaskan keadilan, disebutkan bahwa pembangunan harus berkeadilan dan kepatutan," tegasnya.

Oleh karena itu, LBH Medan menilai rehabilitasi jembatan Raden Saleh dan pembanguan Gapura perbatasan Medan - Deliserdang tidak mencerminkan keadilan dan kepatutan. Seyogianya Pemkot Medan melalui Dinas PU lebih memproritaskan kebutuhan dan keluhan masyarakat.

LBH Medan sebagai lembaga yang fokus terhadap penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), secara tegas meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution menggunakan APBD semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan, bukan mempercantik kota yang pada prinsipnya tidak diperlukan masyarakat.