KontraS dan Aktivis di Sumut Peringati Kematian Munir, Tagih Janji Komnas HAM

Hal itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana.

"Tahun ini 18 tahun kasus Munir. Jadi, dalam hukum pidana itu, jika dia menjadi kedaluarsa maka jaksa berhak untuk menghentikan penuntutan," ungkapnya.

Untuk itu, Gray meminta agar Komnas HAM selaku penyidik dalam kasus ini, segera menetapkan kematian Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dengan begitu, proses penyelidikan kasus tersebut tetapi bisa berjalan.

"Jadi, kami mendorong kasus ini menjadi pelanggaran HAM berat, maka tidak ada lagi kedaluwarsa pidana yang di mana berhak menuntut kasus ini selagi punya bukti yang kuat," kata Gray.

Dia meminta agar Komnas HAM tidak abai  
dengan kasus kematian Munir. Jika kasus kematian Munir tidak dijadikan pelanggaran HAM berat, Gray menduga Komnas HAM telah melakukan pembiaran dalam kasus tersebut.

"Ketika Komnas HAM hari ini tidak menyatakan kasus Munir sebagai pelanggaran berat, artinya Komnas HAM melanggengkan impunitas, pembiaran kepada pelaku pelanggaran HAM di masa lalu," pungkasnya.(mcr22/jpnn)