Di Tengah Gelaran W20, Orang-orang Ini Bentangkan Spanduk Kecaman dari Atas Danau Toba, Lihat Isinya

Bahkan, berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan.

"Kelompok perempuan adalah kelompok yang paling rentan kehilangan sumber penghidupan akibat kasus penghancuran hutan dan perampasan lahan, serta seringkali juga mengalami kekerasan di wilayah-wilayah konflik agraria," ungkapnya.

Rocky Pasaribu dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) juga mengungkapkan hal yang sama. Meski Presiden Jokowi telah menyerahkan 4 SK Hutan Adat di Danau Toba pada awal Februari 2022 lalu, tetapi hal itu belum menjawab persoalan masyarakat adat di Danau Toba.

Menurutnya, masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dengan serius. Selain perampasan tanah adat, kerusakan hutan dan lingkungan juga tidak serius ditangani. Dia mencontohkan salah satu contohnya, yakni operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Menurutnya, kehadiran dua perusahaan besar itu telah lama merenggut hak-hak perempuan pedesaan di wilayah Toba dan menghancurkan hutan kemenyan.

"Perampasan tanah yang dilakukan akibat kehadiran PT TPL dan  merupakan pemiskinan struktural yang telah terjadi lebih dari tiga dekade, dan berkontribusi besar memperburuk kualitas hidup perempuan," sebutnya.

Rocky menilai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan krisis iklim yang menyulitkan para petani untuk menentukan musim tanam. Para petani juga seringkali mengalami gagal panen akibat buruknya cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Tak hanya sampai di situ kata Rocky, lahirnya  proyek pangan skala besar atau food estate pada pertengahan 2022 laku juga menjadi ancaman baru. Proyek yang digadang-gadang sebagai program ketahanan pangan untuk menangani krisis pangan di masa yang akan datang.