Bobby Nasution Minta Begal Ditembak Mati, Kontras Mengkritisi, Pengamat Dorong Upaya Pencegahan

Dia menilai kondusifitas di Kota Medan semestinya tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota (Pemkot Medan) yang gagal melakukan upaya preventif.

Tindakan menembak mati begal, lanjutnya, harus didasarkan pada prosedur dan aturan yang ada. Sebab, kepolisian sebagai aparat hukum dan keamanan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Dalam hal penggunaan kekuatan, kepolisian punya mekanisme yang diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) tentang Penggunaan Kekuatan.

"Kepolisian dalam menjalankan tugas harus sesuai aturan tersebut dan harus menerapkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum, termasuk soal penembakan. Jangan justru upaya menyelesaikan masalah begal ini dengan cara-cara mengesampingkan prinsip HAM," tegasnya.

Di lain sisi, pengamat hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Dr Redyanto Sidi Jambak mendorong upaya pemberantasan kejahatan jalanan atau begal dengan memprioritaskan upaya pencegahan ketimbang menembak mati.

Menurutnya, pencegahan merupakan cara terbaik karena pemerintah kota maupun daerah memiliki perangkat sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat, termasuk pula aparat keamanan.

"Saya menginginkan adanya duduk bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam merumuskan penanganan yang baik, tentu solusi terbaiknya yakni pencegahan," ujar Redyanto di Medan, Sabtu (15/7).

Redyanto mengatakan pencegahan dapat dilakukan dengan mendeteksi dan mengawasi potensi pelaku begal untuk upaya pencegahan.