Pemerintah Pastikan akan Melanjutkan Program Kartu Pra Kerja, Airlangga: Tidak Lagi Semi Bansos

sumut.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melanjutkan Program Kartu Pra Kerja di tahun 2023 akan tetapi dengan mengubah skema dari sebelumnya semi bantuan sosial (bansos) menjadi skema normal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal berdasarkan Peraturan Presiden Ncomor 113 Tahun 2022.

"Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, bukan semi bansos lagi tapi skema normal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (5/1).

Dia mengatakan pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp 2,67 triliun.

"Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan tambahan anggaran tersebut akan disalurkan sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp 18 dengan realisasi senilai Rp 17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99.12 persen.

Guna menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.

Lembaga pelatihan yang akan menjadi penyedia pelatihan pada skema normal wajib memiliki dan mengikuti asesmen. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.