Catatan KontraS Sumut: Penegakan HAM dan Pemenuhan Keadilan Korban di Sumut Semakin Terjal

Kemudian, terjadi penyempitan ruang berekspresi yang dilakukan dengan melakukan perampasan alat peraga kampanye Aksi Kamisan Medan yang menolak pasal- pasal bermasalah di RKUHP oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP. Selanjutnya, aksi mahasiswa di Siantar menolak kenaikan harga BBM yang di represif hingga menyebabkan korban luka.

Represifitas tersebut akan semakin diperparah dengan disahkannya KUHP baru. Meskipun belum berlaku efektif, pasal-pasal kontroversial KUHP akan menjadi persoalan, berbagai pasal bertentangan dengan semangat demokrasi dan HAM seperti penyerangan kehormatan presiden/lembaga negara, pidana unjuk rasa, hingga pidana bagi penyebarluasan paham ideologi.

Pada dasarnya, setumpuk persoalan HAM yang terjadi saat ini merupakan permasalah yang terjadi setiap tahun. Catatan pelanggaran HAM setiap tahunnya harus disikapi secara serius oleh pemerintah.

"Pemerintah seharusnya bergegas untuk melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap institusi yang menyumbang pelanggaran HAM, seperti terus produktifnya kasus kekerasan dan penyiksaan oleh kepolisian, serta berbagai stakeholder seperti Pemerintah Daerah, BUMN, BPN, dan Dinas-Dinas lainnya yang tak mampu mengurai persoalan konflik lahan di Sumut," pungkasnya.(mar8/jpnn)