Gubsu Edy Rahmayadi Sebut Opini WTP Bukan untuk Dibanggakan: Tak Ada yang Istimewa

Misalnya, pada 2012, hanya ada 2 dari 34 pemerintah daerah (33 kabupaten/kota ditambah 1 provinsi) yang memperoleh WTP.

Selanjutnya pada 2013 ada 4, pada 2014 ada 16 Pemda, 2015 (6 Pemda), 2016 (12), 2017 (14), 2018 (17), 2019 (21), 2020 (24) dan 2021 ada 26 pemerintah daerah termasuk Pemprov Sumut yang meraih opini WTP.

Dia mengatakan perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemprov saja, melainkan seluruh kabupaten/kota. Satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat.

"Sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara," jelasnya.

Raihan opini WTP, katanya, merupakan salah satu saja dari indikator baiknya tata kelola keuangan negara.

Setidaknya ada empat syarat untuk raihan opini WTP, di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang baik.

Sehingga lanjutnya, kepentingan meraih WTP adalah untuk menggambarkan citra positif yang menunjukkan bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan menjadi indikator pemerintahan yang baik.

"Dan ini harus menjadi komitmen kita utuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan," sebutnya.