Surat DPC PDIP Kota Medan Beredar, Kader Minta DPP Bertindak Tegas: Bobby Belum Dipecat!

sumut.jpnn.com, MEDAN - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan menyoroti surat DPC PDI Perjuangan Kota Medan perihal pemberitahuan terkait status Wali Kota Medan Bobby Nasution yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP karena diduga melanggar etik dan disiplin partai.

Sutrisno menilai surat DPC PDI Perjuangan Kota Medan dengan Nomor: 217/IN/DP-29.B-26.B/XI/2023 tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh Hasyim selaku Ketua DPC PDIP Kota Medan dan Roby Barus selaku Sekretaris DPC PDIP, tidak serta merta menghapus hak Bobby Nasution sebagai anggota.

Dia menyebut ada tiga hal yang membuat seseorang hilang haknya yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau dipecat (diberhentikan). Sutrisno mengatakan ketiga syarat tersebut keweanangannya ada di Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan (SK).

“Surat pemberitahuan DPC tersebut bukan SK pemecatan. DPC PDIP Kota Medan perlu belajar lagi kesekretariatan agar tidak gegabah dalam menerbitkan dan mengirimkan surat. Agar polemik tersebut tidak meluas, maka DPP PDIP harus menertibkannya. Jika memang Bobby Nasution sudah diberhentikan sebagai anggota PDIP, maka sebaiknya segera diterbitkan SK Pemberhentian yang bersangkutan,” kata Presidium GaMa Centre Sumut ini dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/11).

Mantan legislator Fraksi PDIP ini juga menyoal terkait beredarnya surat dari DPC PDIP Kota Medan kepada Bobby Nasution tersebut. Dia menilai semestinya surat itu bersifat internal.

Namun, beberapa jam yang lalu surat dari DPC PDI Kota Medan yang berisi poin pertimbangan yang menjadi dasar menyatakan Bobby Nasution melanggar kode etik dan disiplin partai, telah beredar luas.

“Surat tersebut seyogianya bersifat internal dengan tujuan Bobby, dan ditembuskan kepada DPD dan DPP PDIP. Jika surat tersebut beredar luas, maka pihak yang menyebarkannya ialah DPC, DPD, atau DPP PDIP atau Bobby sendiri,” tegas Sutrisno.

Selain itu, kata Sutrisno, surat pemberitahuan tersebut bukan pemecatan terhadap menantu Presiden Jokowi. Sebab DPC tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota.