Korlantas Polri Keluarkan Kebijakan Baru, Pengguna Pelat Nomor Khusus Tidak Boleh Sembarangan, Ini Syaratnya

Kamis, 26 Januari 2023 – 17:25 WIB

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Diregidents) Korlantas Polri Brigjen Polisi Yusri Yunus didampingi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan memberikan keterangan pers terkait layanan SIM dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/1/2023) Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty

Kendaraan Dinas Sipil

Sedangkan untuk kendaraan dinas sipil milik kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pengajuan permohonan penggunaan nomor pelat khusus harus melalui Inspektorat masing-masing terlebih dahulu untuk pendataan sebelum dibawa ke Baintelkam Mabes Polri.

Aturan itu juga berlaku untuk K/L yang memiliki kewenangan intelijen.

"Setelah dapat rekomendasi dari Baintelkam, baru ke Korlantas. Kami verifikasi apakah sesuai dengan aturan. Kalau sesuai, kami sampaikan ke polda atau ditlantas-nya untuk dibuat (pelat nomor khusus), termasuk perpanjangan," jelasnya.

Kendaraan Dinas TNI

Sementara itu, untuk pengajuan pelat nomor khusus kendaraan dinas TNI harus melalui Polisi Militer (POM) selaku bidang pengawasan.

Selanjutnya, permohonan tersebut juga harus diketahui oleh Intelijen TNI untuk bersurat ke Baintelkam Polri.

"Dari Baintelkam, kalau sudah boleh, baru datang ke Korlantas untuk menyurat lagi. Polda hanya boleh mencetak, data hanya ada di Korlantas," ujar Yusri.(antara/jpnn)