Kelas Akselerasi Diduga Rawan Pungli, Ombudsman Minta Bobby Nasution Turun Tangan

Minggu, 29 Mei 2022 – 15:39 WIB
Kelas Akselerasi Diduga Rawan Pungli, Ombudsman Minta Bobby Nasution Turun Tangan - JPNN.com Sumut
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar saat diwawancarai di kantornya. Foto: Finta Rahyuni/JPNN.com

sumut.jpnn.com, MEDAN - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengawasi penyelenggaraan Progam Pendidikan Khusus Akselerasi bagi peserta didik yang memiliki potensi Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa (CI-BI).

Kepala Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar mengatakan pengawasan tersebut sehubungan dengan adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen calon siswa/i yang mengikuti program tersebut.

"Pengawasan langsung dari Pak Wali Kota ini sangat penting. Sebab, ada orang tua siswa yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus disiapkan siswa untuk mengikuti seleksi Program Kelas Akselerasi tersebut," kata Abyadi Siregar melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/5).

Abyadi mengaku menerima konsultasi dari masyarakat terkait adanya satuan pendidikan dasar di Kota Medan membuka Program Kelas Akselerasi bagi para siswa yang memiliki potensi CI-BI.

"Persoalan yang dikeluhkan masyarakat atau orang tua siswa adalah besaran biaya pendaftaran seleksi program kelas akselerasi tersebut yang dinilai terlalu mahal," jelasnya.

Menurut keterangan orang tua siswa, lanjut Abyadi Siregar, sekolah negeri tersebut mematok biaya sebesar Rp 800 ribu untuk seleksi Program Kelas Akselesasi tersebut. Jumlah itu diperuntukkan untuk tes psikologi sebesar Rp 300 ribu dan tes STIFIn sebesar Rp 500 ribu.

STIFIn ini sendiri, kata Abyadi, merupakan sebuah konsep untuk mengindentifikasi kecerdasan manusia berdasarkan sistem operasi otak yang dominan dan dapat diketahui dengan memindai sidik jari.

Para orang tua siswa menilai biaya ini sangat memberatkan saat kondisi ekonomi masyarakat dalam situasi Covid-19 ini. Padahal, bila dibanding di sekolah swasta, biaya ini terlalu mahal.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengawasi penyelenggaraan Progam Pendidikan Khusus Akselera
Facebook JPNN.com Sumut Twitter JPNN.com Sumut Pinterest JPNN.com Sumut Linkedin JPNN.com Sumut Flipboard JPNN.com Sumut Line JPNN.com Sumut JPNN.com Sumut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Sumut di Google News

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia